Pancasila Harga Mati

Pancasila Harga Mati

Berpakaian khas Betawi, Presiden Jokowi memasuki mimbar sebagai inspektur upacara. Lagu Indonesia Raya pun menggema, tanda dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

Upacara yang berlangsung khidmat ini tidak diselenggarakan di Istana Negera, tapi Gedung Pancasila yang berada di Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No 6, Jakarta Pusat. Ini menjadi peringatan pertama Hari Lahir Pancasila sejak bangsa ini merdeka.

Ratusan pelajar dan mahasiswa serta prajurit TNI mengikuti upacara ini. Jajaran menteri Kabinet Kerja yang kompak berpakaian adat, juga mengikuti upacara ini. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara juga hadir.

“Untuk mengenang jasa para pahlawan, dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai,” ujar Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu saat memimpin upacara, Kamis 1 Juni 2017.

Usai mengheningkan cipta, upacara dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laolly.

“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang, a. Bahwa Pancasila sebagai lambang dan dasar negara RI harus diketahui asal-usulnya oleh Bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi,” ujar Yasonna, mengawali pembacaan Keppres Nomor 24 Tahun 2016.

“Sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” Yasonna melanjutkan.

Usai Ketua DPR Setya Novanto membacakan Pembukaan UUD 1945, Jokowi kemudian membacakan pidatonya.

Presiden yang didampingi Wapres Jusuf Kalla pada itu menyebutkan, upacara ini meneguhkan komitmen agar lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Sukarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945,” kata dia.

“Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama, dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita,” Jokowi melanjutkan.

Presiden mengingatkan bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia.

“Itulah kebhinneka tunggal ika-an kita,” kata dia.

Namun, Jokowi melanjutkan, kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sedang mengalami tantangan dan mengalami ujian. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan.

“Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan, tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong,” ujar dia.

Dalam pidatonya, Jokowi juga mengatakan, Bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Namun, dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia bisa terhindar dari masalah tersebut.

“Kita bisa hidup rukun dan bergotong-royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur di tengah kemajemukan,” ujar dia.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak peran aktif para ulama, ustaz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, dan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus ditingkatkan.

“Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial, harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,” dia mengimbau.

Komitmen Pemerintah

Jokowi menyatakan komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat, serta berbagai upaya terus kita lakukan. Sebut saja Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Bersama seluruh komponen bangsa, kata Jokowi, lembaga baru tersebut ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan.

“Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila,” dia menegaskan.

Menurut Jokowi tidak ada pilihan lain kecuali masyarakat harus bahu-membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan.

“Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong-royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional,” kata dia.

Namun, Jokowi mengingatkan, masyarakat juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti-Pancasila, anti-UUD 1945, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika.

“Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia,” tegas dia.

Jokowi kembali mengingatkan agar seluruh anak bangsa menjaga perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Masyarakat harus saling bersikap santun, menghormati, toleran, dan membantu untuk kepentingan bangsa.

“Mari kita saling bahu-membahu, bergotong-royong demi kemajuan Indonesia,” Jokowi menutup pidatonya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *